Kepala Desa Jonggon Jaya M Kholil

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- Dengan hadirnya rumah Produksi Bersama (RPB) jahe di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, membuat warga masyarakat setempat menaruh harapan besar untuk agar kesejahteraan mereka meningkat. RPB ini peruntukannya untuk menampung hasil pertanian jahe di Kukar.

Pemerintah Desa (Pemdes) Jonggon Jaya mendukung adanya pabrik pengolahan jahe dan mendapat dukungan dari semua pihak baik dari Pemkab Kukar dan Pemerintah Pusat.

Kepala Desa Jonggon Jaya M Kholil mengatakan RPB Ini tinggal nunggu diresmikan, hari ini juga petani di Jonggon mulai menanam jahe lagi. Ia mengungkapkan dulu itu dari Desa Jonggon Jaya bisa hasilkan sampai 15 ton per hari, dipasarkan ke Pasar Segiri dan pasar-pasar di Kaltim.

Kedepan rencananya koperasi yang mengelola RPB ini akan membangun kerjasama dengan beberapa pihak. Bahkan sudah cek lapangan dan diskusi sama kelompok tani. Dan masyarakat tani merespon baik.

Jahe di Jonggon ini berkembang,  seiring waktu covid harga lumayan bagus kemaren dan ini terjadi penurunan harga.

"Harapan kami Pemerintah Desa dan masyarakat tani ada limit harga yang diatur oleh pemerintah baik itu Kabupaten/ Kota maupun kementerian langsung, limit harga jahe terendah." ungkapnya.

Lanjutnya, karena harga produksi jahe ini tinggi kost nya, dan harga sempat turun sampai Rp 5 ribu per kg itu tidak masuk, banyak yang merugi dan lumayan ruginya. Bahkan sampai tidak dipanen karena kalau di panen nambah kerugian.

"Ini saya harap jadi pertimbangan pemerintah untuk menerbitkan peraturan hukum untuk membuat limit harga. Karena kasihan petani, semangat tinggi untuk mendukung kebutuhan pangan kita. Dan petani mulai banyak yang nanam, Insyaallah nanti dari Pemkab lewat Dinas Pertanian dan Peternakan ada rencana memberikan bantuan bibit jahe 10 ton jenis jahe putih atau jahe gajah, itu kami berterimakasih kepada seluruh pihak yg telah memberikan support." sebutnya.

Ia juga berharap pemerintah pusat mengurangi impor jahe dari luar, karena di dalam negeri masih sangat luar biasa. Kalau pemerintah juga mendukung pertanian dalam artian luas, harusnya impor ini dibatasi. "Kendala kami untuk pengembangan yakni satu sementara ini kami belum punya alsintan. Dan saat ini sudah kami ajukan, khususnya traktor pengolahan lahan." pungkasnya.(adv/pk)